PNS, Birokrasi “Acak Kadut” yang (Luar) Biasa

oleh : Admin

Oleh : Della Anna

Tanpa mengurangi rasa respek kepada PNS/Pegawai Negeri Sipil, tentunya kita telah mendapatkan gambaran apa itu PNS. PNS, Birokrasi “Acak Kadut” yang (Luar) Biasa. Selama ini akibat disiplin yang tidak dipatuhi dan pelanggaran peraturan PNS, maka citra PNS mendapat sorotan bertubi-tubi baik oleh media massa dan pandangan umum tentang PNS sendiri.


Padahal kalau kita simak, setiap tahun beribu-ribu CPNS mendaftarkan diri pada seluruh Departemen Pemerintah yang membuka lowongan untuk PNS di seluruh Nusantara.

image by google

Sempitnya lapangan pekerjaan, membuat pilihan pekerjaan menjadi PNS adalah satu-satunya harapan bagi rakyat Indonesia. Bahkan berlaku adagium, “jadilah PNS, maka hidup sampai hari tua-pensiun akan tenang dan terjamin”. Padahal, untuk berbakti kepada negara dan juga berkreasi dengan kemampuan diri, pekerjaan karier sebagai PNS bukan satu-satunya jalan untuk menempa karier di tengah-tengah masyarakat. Masih terbuka bidang pekerjaan lain, yang tak kalah menantang dari hanya menjadi seorang PNS.


Menjadi PNS adalah impian setiap insan. Apalagi pada masa kini ketika lapangan pekerjaan sangat sulit didapat. Maka tidak heran kalau untuk mengisi satu kursi di sebuah bagian Departemen Pemerintah, jangan ditanya persaingannya. Dari tingkat sogok menyogok sampai koneksis. Siapa tidak punya koneksis maka siap-siap dengan uang pelicin masuk sampai melebihi ratusan juta rupiah. Bahkan tidak tanggung-tanggung seseorang akan rela berhutang untuk memenuhi jumlah yang disebut.


Tawaran Pensiun Dini PNS, suatu solusi anggarankah?

Banyak memang pro dan kontra tentang tawaran atau usul  Kemenkeu Agus Martowardojo, tentang Pensiun Dini PNS. Menurutnya dengan memberikan pensiun dini kepada PNS yang mendekati usia 50 tahun, maka otomatis Pemerintah telah melakukan penghematan anggaran. Oleh karena uang kompensasi memasuki usia dini pensiun PNS akan sangat murah dibandingkan membayarkan gaji tiap bulan seorang PNS sampai usia pensiun tiba - 55 atau 56 tahun. Sini


Menurut Menteri “pensiun dini PNS” memang sementara ini sifatnya masih sukarela, dan ditawarkan pada PNS yang mendekati usia 50 tahun.


Ketika saya bandingkan dengan keadaan PNS di negeri Belanda, maka justru usia 50 tahun masih terhitung usia produktif bagi seorang PNS. Usia pensiun ditetapkan oleh Pemerintah dan perusahaan baik ia negeri atau swasta yaitu 65 tahun, dan usia 62 tahun PNS atau Pegawai Swasta boleh mengajukan masa pensiun /dipercepat tetapi belum benar-benar pensiun.

Dalam waktu 3 tahun, maka PNS dan Pegawai Swasta yang bersangkutan boleh tinggal di rumah atau mengerjakan hobby-hobby dan belum menikmati gaji pensiunnya yang asli, tetapi masih berhak akan uang gaji bulanannya seperti ketika ia masih bekerja sampai mencapai usia 65 tahun. Ketika usia 65 tahun tiba, maka definitif uang pensiun akan keluar dan gaji dari perusahaan dimana ia bekerja otomatis berhenti. Demikian sistemnya, hingga tidak terjadi massa vacum ketika usia 62 tahun sampai usia 65 tahun. Secara sosial finansial baik PNS dan Pegawai Swasta tidak di sia-siakan ketika masuk masa transisi keusia masa pensiun 65 tahun.


Yaa, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Demikian pepatah mengatakan. Tetapi bagaimanapun faktor usia dan klimat atau cuaca dan keadaan tingkat sosial memang menjadikan patokan faktor-faktor penentu yang penting.


Usulan dari Kemenkeu mendapat reaksi positip dari kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Deputi SDM Bidang Aparatur, Ramli Naibaho. Bahwa pensiun dini PNS sudah sesuai dengan PP no. 32/1979. Baca


Apakah usulan Kemenkeu ini ada sangkut pautnya dengan kondisi PNS saat ini, yang secara kasat mata memang tidak memberikan “nilai tambah” pada SDM tetapi justru memboroskan anggaran Pemerintah?.


Marilah kita jujur dengan keadaan, bahwa satu Departemen Pemerintah terkadang sulit menampung jumlah PNS. Sangat miris sekali melihat sebuah kenyataan bahwa satu meja kerja yang disediakan untuk seorang PNS ternyata bisa dipakai secara keroyokan oleh tiga (3) orang PNS, demikian pula kursi. Dalam hati saya, wah, mereka toh bukan anak sekolah SD yang duduk berdesak-desakan. Kalau demikian, bagaimana suatu Departemen Pemerintah akan mencapai kinerja yang berkualitas. Kalau situasi kenyamanan bekerja tidak diperhatikan. Bagaimana kita bisa mengharapkan kualitas seorang PNS, kalau yang bersangkutan tidak mendapat pelayanan akan haknya yaitu satu meja dan satu kursi.


Sebuah pengalaman buruk yang saya anggap sebagai lemahnya birokrasi Pemerintah dalam mengolah PNS, yaitu ketika saya mampir sejenak berkunjung pada Departemen Tenaga Kerja Jakarta Timur. Betul-betul sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, seorang PNS sampai harus menumpang pada kursi seorang kolega PNS, oleh karena yang bersangkutan tidak memiliki kursi sejak dia masuk menjadi CPNS sampai SK.PNS nya keluar. Satu kamar hanya tersedia telepon seluler satu buah, dan mesin ketik merk Olympia satu buah.  Suatu pemandangan situasi kerja yang sangat miris.


Prihatin tingkah PNS yang sering mangkir

Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau PNS itu sering “mangkir”. Saya masih bertemu dengan banyak PNS yang jalan-jalan di siang hari sekitar pukul 13.00 di Mall dan supermarket. bahkan saudara sepupu saya sendiri yang seorang PNS Departemen Kesehatan RI, pukul 14.00 siang hari sudah pulang kerja. Loh!  Dan yang paling banyak adalah meneruskan hari libur nasional.


Sanksi dan tindakan tidak pernah terjadi di beberapa Departemen. Oleh karena masing-masing Kepala Bagian juga berlaku yang sama dengan pegawai-pegawainya.


Dengan memberikan Tunjangan Kerja kepada PNS, dengan maksud untuk menyuntik minat bekerja lebih giat lagi, saya kira Pemerintah hanya membuang-buang anggaran yang tidak perlu. Justru dengan cara seperti ini, Pemerintah telah memberi peluang KKN kepada Instansi atau Departemen. Sebab tidak semua PNS menerima Tunjangan Kerja yang dimaksud.


>  Membatasi penerimaan CPNS

Dengan membatasi CPNS pada seluruh Departemen,  maka memberikan kesempatan mencari pekerjaan pada lapangan pekerjaan lain. Seperti wiraswata, swasta dan sektor-sektor non pemerintah. Dengan demikian terjadi pemerataan SDM di berbagai sektor. Karena percuma saja menumpuk PNS sementara kapasitas tempat tidak memungkinkan.


>  Menindak secara tegas pelanggaran korps PNS. Sesuai peraturan PNS yang berlaku.


Mangkir, menghindari pekerjaan, melakukan KKN, melakukan usaha, perselingkuhan dan lain lain pelanggaran kode etik peraturan PNS, sebaiknya dilanjutkan dengan pemecatan dengan tidak hormat dan pencabutan status PNS yang kemudian diikuti dengan terputusnya tunjangan pensiun.


>  Mengolah sistem absen bagi PNS secara digital elektronik.

Dalam hal ini  absensia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Oleh karena masing-masing PNS akan memiliki chip tersendiri.


>  Pemerintah harus balans mengukur kemampuan penerimaan dan penetapan CPNS sesuai dengan tempat yang tersedia.


Dengan sistem ini, maka mencegah terjadinya blow-up jumlah PNS yang tidak lagi sesuai dengan APBN. Birokrasi yang transparan harus diterapkan dalam hal ini. Sehingga laporan akan permintaan jumlah PNS akan balans dengan kebutuhan akan PNS.


Jangan sampai posisi PNS dipakai oleh para oknum birokrasi untuk dijadikan lahan, guna pencaharian pendapatan pada saat test saring masuk CPNS.


>  Penanaman pemahaman, dan informasi yang tepat bahwa menjadi seorang PNS bukanlah satu-satunya solusi untuk berkarier dalam bidang pekerjaan. Masih banyak sektor pekerjaan lain yang membutuhkan partisipasi pencari kerja sehingga pengolahan SDM merata di negeri ini.


Meskipun status PNS  masih jauh dari impian hidup tenang tentram cukup sandang pangan kecuali pensiun, masih saja beratus-ratus ribu CPNS bersaing mempertaruhkan energi dan finansial agar dapat menduduki jabatan sebagai PNS.


Bagaimana dengan anda sendiri,  masih mau bertarung untuk posisi PNS? 


Bagi PNS, jangan tersinggung oleh kenyataan ini

~~~~~~oOo~~~~~~~

Salam PNS  @Della Anna

-da04072011venlo-



  • Share

{ 0 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar

No Spam No Sara. Komentar Yang Tidak Sopan Akan di Hapus.
Terima Kasih.